Sumber tulisan, Reuters

Pemerintah Indonesia memperkenalkan istilah “PPKM darurat” untuk menekan lonjakan peristiwa Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.

Maka Kamis (01/07), kasus harian kembali pecah rekor 24. 836 kasus atau menyusun dua kali lipat sejak dua pekan terakhir. Nilai kematian juga meningkat 250% dalam periode yang serupa.

Angka ini direspons Pemimpin Joko Widodo dengan pemberitahuan kebiajakan PPKM (Pemberlakuan Pemisahan Kegiatan Masyarakat (PPKM) gawat.

Kebijakan ini dijelaskan lebih rinci Menteri Koordinator Kemaritiman dan Invetasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

“Apa yang sudah kami siapkan ini, beta kira hal yang memutar maksimal dan sudah ana laporkan kepada Presiden, & Presiden juga setuju secara langkah-langkah ini, ” kata pendahuluan Luhut dalam keterangan pers, Kamis.

Baca selalu :

Sejak pagebluk berlaku awal 2020 silam, negeri telah memberlakukan pelbagai desain untuk mengendalikan kasus.

Sumber gambar, ANTARAFOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Istilah yang digunakan juga beragam mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB transisi, micro lockdown, sampai PPKM mikro.

Tapi kali itu, namanya baru lagi dengan penambahan embel-embel “darurat”.

Lalu apa bedanya dengan PPKM yang dulu, dan yang lebih dahulu lagi: PSBB?

Perkantoran

Sumber gambar, ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A

Dengan PPKM darurat, kehidupan perkantoran sektor nonesensial bakal dilakukan sepenuhnya dari vila.

Nonesensial artinya tidak sektor keuangan, perbankan pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, industri orientasi ekspor.

Sektor ini pun dibatasi kapasitasnya 50%.

Sementara sektor kritikal diperbolehkan 100%, pada antaranya energi, kesehatan, kesejahteraan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, guna dasar (seperti listrik serta air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Ketentuan ini sama halnya dengan PSBB.

Tetapi, berdasarkan Pergub Jakarta No. 33/2020 yang menjadi pokok PSBB pertama di Jakarta, disebutkan secara jelas semesta kantor/instansi pemerintah pusat & daerah, BUMN dan kantor perwakilan negara asing mendalam yang dikecualikan.

Tatkala itu, PPKM mikro kehidupan perkantoran tetap boleh berlangsung dengan ketentuan penerapan beroperasi dari rumah 50% bila berada di zona kuning dan oranye, serta beroperasi 75% dari rumah untuk kantor yang berada pada zona merah.

Aturan PPKM mikro sudah diperpanjang 10 kali sejak ditetapkan pertama 11-25 Januari 2021 di Jawa dan Bali.

“Pengetatan pembatasan ini, bukan pelarangan. Pembatasan aktivitas. Namun semesta aktivitas-aktivitas tersebut masih bisa dijalankan dengan protokol kesehatan tubuh yang ketat, ” sirih Airlangga.

Tempat makan

Sumber gambar, ANTARAFOTO/RAHMAD

Secara ijmal, pemberlakuan pembatasan di wadah makan selama PSBB secara ketentuan PPKM darurat tidak jauh berbeda.

Restoran atau penyedia makanan ataupun minuman hanya diperbolehkan buat dibawa pulang, atau suruhan antar.

Berbeda saat penerapan PPKM mikro, pelanggan bisa makan di tempat dengan ketentuan kapasitas 50% serta jam buka yang dibatasi.

Tempat ibadah

Sumber gambar, ANTARAFOTO/RENO ESNIR

Mengenai wadah ibadah, Luhut mengatakan “ditutup sementara” selama PPKM genting.

Pemberlakuan ini biar yang tak jauh bertentangan dengan awal PSBB pada 2020 silam.

Sementara, PPKM mikro yang diterapkan sejak Januari memperbolehkan tempat ibadah digunakan dengan ketentuan 50% dari kapasitas yang ada.

Sekolah

Sumber gambar, ANTARAFOTO/JESSICA HELENA WUYSANG

Saat PPKM mikro, pemerintah sempat mewacanakan untuk kembali membuka madrasah tatap muka mulai Juli. Percobaan pun dilakukan dalam sejumlah daerah.

Namun, berbarengan penerapan PPKM darurat, mamah aktivitas belajar baik madrasah maupun lembaga pendidikan yang lain diterapkan melalui pembelajaran jarak jauh.

Hal dengan juga dilakukan selama PSBB.

Pusat perbelanjaan dan ritel

Sumber gambar, ANTARAFOTO/GALIH PRADIPTA

Pusat perbelanjaan atau kepala sempat menggeliat saat PPKM mikro berlaku. Saat itu, masyarakat diperbolehkan pergi ke mal dengan protokol kesehatan tubuh dan jam operasional dibatasi.

Namun, dengan PPKM darurat, pusat perbelanjaan ditutup selama dua pekan ke aliran. Hal ini juga benar saat PSBB awal.

Pada masa PPKM darurat, supermarket, pasar tradisional, toko klontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya, dan daya pengunjung dibatasi 50%.

Hal yang sama serupa pernah dilakukan selama kala PSBB transisi.

Perkawinan

Sumber gambar, ANTARAFOTONOVRIAN ARBI

Masa PSBB awal-awal, resepsi yang mengundang keramaian tidak diperbolehkan. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 33/2020 mengenai PSBB, pernikahan hanya dilakukan di KUA dan dihadiri kalangan terbatas.

Sementara seiring PSBB transisi dan PPKM, hajatan mulai dibuka dengan ketentuan kapasitas terbatas dan adat kesehatan.

Di saat PPKM darurat, resepsi pernikahan diperbolehkan dengan syarat hanya dihadiri maksimal 30 orang.

“Tidak menerapkan makan di resepsi, penyediaan makan hanya diperbolehkan dalam tempat mati dan dibawa pulang. Tersebut juga tadi bisa oleh sebab itu sumber kluster baru, ” kata Luhut.

Transportasi

Sumber gambar, ANTARAFOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan selama PPKM darurat berlaku, pemindahan dibatasi kapasitas penumpangnya suntuk 70%.

Pelaku kunjungan jauh menggunakan pesawat, bus dan kereta api pula harus mengantongi sertifikat vaksin, dan hasil tes antigen/PCR.

PPKM mikro, pengaturan kapasitas dan jam operasional pemindahan umum diserahkan kepada pemerintah daerah.

Sementara tersebut, angkutan umum selama PSBB dibatasi maksimal 50% serta pembatasan jam operasional.