• Abraham Utama
  • BBC Indonesia

Ancaman hukuman mati terhadap penguasa yang diduga menyelewengkan dana sandaran sosial pandemi Covid-19 memicu pro-kontra usai Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka.

Jika ditemukan bukti kuat, kata mantan hakim Mahkamah Tindak Pidana Korupsi, Asep Iwan Irawan, terdapat konstruksi hukum yang memungkinkan Juliari dan empat simpulan lainnya dijatuhi hukuman mati.

Patuh Asep hukuman itu layak dijatuhkan, karena dilakukan saat pandemi dan resesi, terlebih peringatan telah diutarakan Presiden Joko Widodo dan arahan KPK.

Namun pegiat anti korupsi dan kelompok masyarakat sipil menyebut azab mati tak semestinya dijatuhkan.

Pemenjaraan dan perampasan aset dianggap lebih efektif, termasuk memanfaatkan para karakter untuk mengungkap pihak lain dengan turut menikmati uang haram.

Bisakah Juliari dijerat pasal hukuman mati?

KPK menjerat Mensos Juliari Batubara dengan Pasal 11 atau Pasal 12 tulisan a dan b UU Aksi Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal mengenai suap itu memuat ancaman balasan penjara antara satu hingga 20 tahun.

Adapun ancaman hukuman mati terekam di pasal 2 ayat (2). Aturannya, setiap orang yang pada keadaan tertentu memperkaya diri tunggal atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara dapat dijatuhi kejahatan mati.

Bekas hakim Tipikor, Asep Iwan Iriawan, menganggap wajar KPK menggunakan pasal suap pada awal penyelidikan kasus dana bansos Covid-19 tersebut.

Namun dalam proses pengembangan perkara, sebutan Asep, KPK harus menjerat Juliari dan pelaku lain dengan perkara 2 ayat (2).

Alasannya, urusan ini memenuhi klausul adanya kemalangan negara dan dilakukan dalam kedudukan bahaya, bencana alam nasional atau krisis ekonomi.

“Sekarang kan medium pandemi, jadi yang dirugikan tidak hanya negara dalam konteks sistem tapi masyarakat, ” kata Asep via telepon, Senin (07/12).

“Orang-orang depresi sampai ada yang stagnan karena pandemi. Negara mengeluarkan uang untuk menanggulangi ini. Ketika diselewengkan, kerugiannya justru lebih parah.

“Negara terang rugi kalau dia ambil Rp10. 000 dari setiap paket bansos. Ini nampak dan sederhana seluruhnya untuk dibuktikan. Bencana ini cakupannya dunia dan Indonesia juga padahal mengalami resesi, ” ujar Asep.

Bagaimana buktikan tersangka koruptor rugikan keuangan negara?

Harus ada hitung-hitungan yang rinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Kurnia Ramadhana, peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW).

Kurnia berkata, proses itu biasanya terjadi di dalam tahap penyidikan. Prosesnya sangat panjang, kata dia.

“Pada kasus korupsi e-KTP ada mark-up (penggelembungan harga) dan fee (upah) tertentu yang membuat kualitas bahan dan jasa menurun. Kualitas dengan tidak sama dengan itu menerbitkan kerugian negara, ” ujarnya.

“Pada berdiam tangkap tangan sudah pasti terpaut suap. Kerugian negara biasanya lahir dalam case building , ” kata Kurnia.

Mengapa belum pernah ada koruptor dana bencana dengan divonis mati?

Dua faktor yang dikenal Asep Iriawan adalah penafsiran pasal dan keberanian penegak hukum.

Tetapi menurutnya, dari penyidik, jaksa hingga hakim tak perlu ragu-ragu di menghukum para pelaku dalam kasus bansos Covid-19.

Asep khawatir kepercayaan terbuka pada KPK dan pengadilan hendak semakin luntur jika hukuman berat tak dijatuhkan kepada pelaku urusan ini.

“Mungkin karena nilai kerugian kasus-kasus sebelumnya kecil dan cakupan bencananya lokal. Kalau sekarang diputus semacam itu, di mana rasa keadilannya?

“Pandemi ini dari urusan kemerosotan sampai mati. Presiden dan KPK juga sudah ingatkan berkali-kali. Jika tidak ada hukuman maksimal, kaum pasti akan apatis pada penegakan hukum, ” ujar Asep.

Sepanjang 2004 hingga 2018, setidaknya telah berlaku 11 kasus dana bantuan petaka. Tak satu pun pelaku dijatuhi hukuman mati.

Terkait tsunami Aceh tahun 2004 misalnya, Sekjen Kementerian Luar Kampung kala itu, Sudjadnan Parnohadiningrat, dihukum penjara 2 tahun 6 bulan.

Sudjanan divonis merugikan negara maka Rp11 miliar karena menyelewengkan uang perhelatan Tsunami Summit, konferensi internasional yang membahas tanggap darurat, pemulihan dan mitigasi bencana.

Sementara pada bala gempa dan tsunami Nias tarikh 2005, Binahati Banedictus Baeha yang kala itu menjabat bupati, divonis bersalah. Korupsinya merugikan negara Rp3, 7 miliar.

Hukuman mati pada kejadian bansos Covid-19, menurut Asep, mampu diterapkan jika KPK segera mendatangkan perkara ini ke meja muda.

“Supaya hakim merasakan nuansanya. Kira-kira hakim juga meninggal karena Covid-19. Kalau penanganannya lama, nuansa pandemi sudah tidak ada. Nanti larinya ke pasal suap lagi, ” kata Asep.

Tapi kenapa vonis lebur ini ditentang?

Merujuk pengalaman di negeri lain, peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menyebut hukuman mati terbukti tak menimbulkan efek jera.

Kurnia berceloteh, negara yang menerapkan hukuman stagnan meraih skor rendah dalam ruang persepsi korupsinya. Contoh yang dia sebut adalah China dan Iran, yang peringkatnya bahkan berada di bawah Indonesia.

Menurut Kurnia, opsi yang lebih baik adalah pidana tangsi dan perampasan aset pelaku. Sayangnya, kata dia, dua jenis hukuman ini tidak diterapkan secara maksimal.

“Pidana penjara kami kritik karena sama hukuman yang dijatuhkan pada semester pertama 2020 hanya 3 tahun penjara. Tidak mungkin ada hasil jera jika hukumannya segitu.

“Kerugian negeri dan uang pengganti yang diputus hakim juga jauh dari maksimal. Selama Januari-Juni lalu, kerugian negeri sekitar Rp35 triliun, tapi kekayaan penggantinya hanya Rp2, 3 triliun, ” ujar Kurnia.

Adakah solusi lain?

Iftita Sari, pengkaji Institute for Criminal Justice Reform, menyarankan upaya pencegahan seperti perubahan sistem dan mekanisme pengawasan.

Menurutnya, pencegahan terbukti gagal karena perut menteri sosial sebelum Juliari juga terbukti melakukan korupsi dan suap.

Idrus Marham pada tahun 2019 divonis bersalah pada kasus korupsi pembanguan PLTU Riau. Sementara Menteri Baik periode 2001-2009, Bachtiar Chamsyah, tersandung kasus korupsi pengadaan sarung, lembu, dan mesin jahit.

“Korupsi tidak selesai dengan penegakan hukum, harus ada perbaikan sistem pemerintahan buat menutup celah korupsi, ” tuturnya.

Selain itu, ketimbang menghukum mati, penegak hukum disebutnya bisa menggandeng karakter korupsi untuk mengungkap skandal beserta pihak lain yang menikmati kekayaan negara secara ilegal.

“Penegak hukum mampu menggandeng para tersangka untuk mengikuti pihak lain yang terkait kasus mereka. Banyak kasus korupsi yang tidak sampai menjerat master mind, itulah yang mesti dikejar, ” ujar Iftita.

“Mereka bisa dimanfaatkan untuk membuka seluruh kasus sehingga kesudahannya terang sampai ke akar korupsi dan pelaku lainnya. Itu yang lebih genting ketimbang menjatuhkan balasan seberat-beratnya, ” ucapnya.

Apa tanggapan KPK?

Ketua KPK, Firli Bahuri, berkata pihaknya mau mencari peluang menjerat Juliari dan para pelaku lain dengan urusan 2 ayat (2) UU Tipikor yang memuat ancaman hukuman stagnan.

Tetap kita akan dalami terkait dengan apakah Pasal 2 itu mampu kita buktikan, terkait dengan pemasokan barang dan jasa, ” sekapur Firli kepada pers di Jakarta, Minggu (06/12).

Sebelum munculnya kasus bansos, Firli berkata bahwa “korupsi di dalam situasi bencana Covid-19 termasuk kebusukan berat”. Para pelakunya, kata tempat, dapat diancam hukuman mati.

Juni cerai-berai, Menko Polhukam, Mahfud MD, selalu berkata agar anggaran negara untuk pandemi ini tidak diselewengkan.

“Jika ada pihak yang terbukti mengabulkan penyalahgunaan anggaran bencana, maka bisa dihukum mati, ” kata Mahfud.

Pemimpin Jokowi juga pernah bertutur tentang ini. “Penerapan aturan hukuman hancur untuk koruptor dapat diterapkan andaikata ada kehendak yang kuat lantaran masyarakat, ” katanya, Desember 2019.