Perlawanan terhadap rancangan undang-undang Haluan Aliran Pancasila (RUU HIP) dari grup Islam terus muncul, walau mayoritas fraksi di DPR mengklaim telah menarik diri dari pembahasannya.

Ormas yang mengabulkan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, menentang RUU dalam Rabu (24/06) adalah Front Pembela Islam.

Protes ini dilakukan menyusul pendapat kontra ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama & Muhammadiyah, salah satunya tentang Indonesia yang berpotensi menjadi negara sekuler.

Salah satu kekhawatiran ormas Islam adalah hilangnya makna sila pertama Pancasila tentang ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Kecemasan itu merujuk kausa 7 RUU HIP yang menyuarakan bahwa seluruh nilai dalam Pancasila dapat dikristalisasi menjadi nilai mengangkat royong.

Jika penyederhanaan itu disahkan, menurut Ketua Pemimpin Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, Indonesia akan bertransformasi menjadi negara sekuler.

“Pasal Ketuhanan Yang Maha Esa akan hilang. Ana khawatir ada celah negara itu tidak mengenal atau tidak mendahulukan Tuhan, ” ujarnya kepada wartawan BBC News Indonesia, Abraham Sempurna.

“Padahal, semua negara yang baik, keyakinan pada Tuhan itu yang paling utama, buat Amerika Serikat sekalipun, ” prawacana Dadang.

Pendapat Dadang itu mengacu pada konstitusi sebesar negara bagian di AS, kurun lain California, Florida, dan Washington, yang menyebut istilah ‘Tuhan Dengan Maha Esa’.

Dadang menilai, seluruh sila dan makna yang terkandung dalam Pancasila tak perlu lagi diutak-atik. Karena di pendiri bangsa sudah menyepakati Pancasila, kata dia, masyarakat Indonesia kini tinggal mengimplementasikannya.

“Dulu tahun 1945 sudah ada konsensus, kalau sekarang dibuka, akan terjadi lagi silang pendapat. Masyarakat tak akan fokus memperbaiki dan membesarkan bangsa. itu akan membuka luka lama, ” ucap Dadang.

Penyederhanaan Pancasila menjadi trisila maupun ekasila seperti yang tercantum dalam draf RUU HIP juga melepaskan Undang-Undang Dasar 1945, kata Hamdan Zoelva, Ketua Pimpinan Pusat Syarikat Islam.

Menurut Hamdan, jika para anggota DPR pembuat draf itu memahami logika asas ketatanegaraan, sila Ketuhanan Yang Sungguh Esa akan tetap menjadi dasar Indonesia.

“Prinsip dasar negara sekuler didasarkan pada materialisme dan humanisme semata. Sila prima adalah causa prima dari sila lainnya, ” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

“Apa buktinya? Ada di Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, bahwa negara Indonesia bersandarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ”

“Kenapa tidak kelima sila dicantumkan? Karena adat pertama itu dianggap sudah menggantikan sila lainnya, ” kata Hamdan.

Terlepas dari kecemasan RUU HIP akan menjadikan Indonesia jadi negara sekuler, guru besar menuntut politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf, menilai Pancasila sepatutnya perlu dibahas.

Tujuannya, menurut dia, agar lebih rinci dan gampang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun Rauf menyebut pengerjaan pedoman pelaksanaan Pancasila itu kudu melibatkan seluruh kelompok warga di dalam forum yang terbuka.

“Ideologi harus dikembangkan menjadi jumlah yang membimbing masyarakat Indonesia pada bidang apapun. Misalnya sila keempat, apa konkretnya? Apa yang kita inginkan dari sila itu? ” ujarnya.

“Tapi harus hati-hati dalam merumuskannya. RUU HIP hanya mengacu pada kesimpulan sekelompok orang. Ini penyakit DPR kita. ”

“Kita harus membicarakan Pancasila secara terkuak. Tidak hanya anggota DPR, tapi semua warga, tidak hanya Jawa, tapi Sumatera dan Indonesia arah timur. Ini yang berat, ” kata Rauf.

Selain soal kekhawatiran munculnya sekularisme, RUU HIP juga dikritik karena tak mencantumkan larangan komunisme.

Adapun pegiat hak asasi manusia kacau tafsiran Pancasila dalam draf kebijakan itu bakal digunakan untuk mengambil kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.

Setelah penolakan bermunculan, mayoritas fraksi di DPR menarik persetujuan mereka atas perbincangan RUU HIP ke rapat paripurna.

Hanya PDIP, sebagai pengusul RUU HIP, yang tak mengubah sikap. Mereka meminta draf beleid itu dapat didiskusikan dengan lebih banyak kelompok, tercatat ormas Islam.

Pemangku Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, menyebut lembaganya akan menerima masukan dibanding berbagai pihak.

Aziz dan Wakil Ketua DPR lainnya, Sufmi Dasco Ahmad, menderita FPI dan ormas lain dengan berdemo di DPR, Rabu kemarin.

“Kami berkomitmen mengabulkan penyetopan (pembahaan RUU HIP) tersebut, ” kata Aziz seperti dilansir kantor berita Antara.

“Berkaitan dengan pasal 5, kemudian pasal 7, itu akan ana jadikan catatan. Kami berkomitmen, ini akan kami hentikan, ” ujarnya.

RUU HIP masuk dalam daftar legislasi prioritas DPR tahun 2020.