Kebijakan membuka sekolah dan melakukan cara pembelajaran tatap muka mulai Januari tahun depan dinilai “tidak realistis” lantaran positivity rate atau level penularan virus corona di Nusantara masih di atas 10%.

Selain itu juga ada faktor Pilkada Serentak pada Desember, yang taat pakar epidemiologi, berpotensi menambah angka kasus positif.

Federasi Guru Semesta Indonesia (FSGI) menyebut mayoritas sekolah tidak memiliki pedoman berperilaku bagi seluruh warga sekolah ketika bakal memulai pembelajaran tatap muka.

Tapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membuktikan pembelajaran tatap muka harus dimulai karena sistem jarak jauh secara daring dan luring disebut “tidak ideal dan memiliki banyak kelemahan”.

Pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 dengan dimulai Januari tahun depan mau serentak dilakukan mulai dari level sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Tapi dari pantauan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada Oktober lalu di Pulau Jawa, mayoritas sekolah tidak memiliki dan tak mengetahui pedoman berperilaku bagi masyarakat sekolah.

Pedoman yang ia haluan yakni mengatur bagaimana tenaga pendidik dan siswa berperilaku di dunia sekolah.

Bahkan menjabarkan tindakan guru dan murid mulai saat berangkat dari rumah, tiba di madrasah, dan proses belajar mengajar.

Maksudnya, kata Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo, untuk mencegah klaster transmisi Covid-19.

“Misalnya guru, sebelum meninggalkan harus mengukur suhu tubuh berapa? Apakah penciumannya baik? Pengecapnya jalan? Kalau tidak, lebih baik tidak ke sekolah. Begitu juga diterapkan kepada siswa, ” ujar Heru Purnomo kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Nusantara, Minggu (22/11).

“Jadi itu bentuk preventif. Kalau itu belum ada, maka sekolah bisa berpotensi untuk jadi klaster penyebaran Covid-19. Kesiapan fisik dan psikis harus lengkap dan tersedia, ” katanya.

“Karena kunci kejayaan pembelajaran tatap muka ada dalam situ. ”

Pedoman berperilaku, katanya, mampu disusun oleh guru dan gabungan tugas penanganan Covid di madrasah masing-masing dengan panduan pemerintah induk.

Sebab sejauh pengamatannya, kebanyakan sekolah hanya siap secara teknis berangkat dari alat pengukur suhu awak atau thermogun , disinfektan, tempat mencuci tangan, & masker.

Segala kesiapan itu pun harus dipastikan betul oleh Dinas Pelajaran dengan mengecek langsung ke lapangan bukan secara online . Heru khawatir, sekolah dengan bandel akan berbohong.

‘T idak realistis

Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, menghargai kebijakan pemerintah yang membuka madrasah pada Januari tahun depan tak realistis.

Dasarnya karena positivity rate atau tingkat penularan virus corona pada Indonesia masing tinggi yakni pada atas 10%.

Sementara saran Organisasi Kesehatan tubuh Dunia, WHO, pelonggaran kegiatan dalam suatu negara bisa dilakukan kalau posivity rate di bawah 5%.

Bila berpatokan pada hal itu, oleh karena itu ia menyarankan pemerintah agar menganulir keputusan tersebut. Sebab, besar prospek terjadi klaster penularan Covid-19.

“Yang terjadi kluster Covid-19 pada negeri yang mengabaikan indikator pelonggaran kaya Amerika Serikat. Amerika membuka madrasah pada Agustus dan September di kondisi positivity rate di atas 10%, ” imbuh Dicky Budiman kepada BBC News Indonesia.

“Dalam status begitu, banyak klasternya. Terjadi pengembangan kasus infeksi pada anak-anak hingga 100% dalam satu bulan, ” lanjutnya.

“Artinya berbahaya sekali untuk Indonesia kalau memaksakan membuka madrasah di mana kondisinya Indonesia enggak jauh berbeda dengan AS. Maka potensi klaster Covid-19 jelas luhur. ”

Persoalan lain, sebulan sebelum prakata sekolah atau pada Desember 2020 ada hajatan Pilkada Serentak di 270 daerah.

Selain itu pula pada akhir tahun 2020 ada libur panjang.

Dua hal tersebut, menurut Dicky, sudah pasti menimbulkan kluster penularan Covid-19 sehingga dampaknya positivity rate atau tingkat penularan virus corona akan semakin tinggi.

“Kecuali Desember ditiadakan keramaian. Pengetesan juga ditingkatkan bisa kita lihat di Januari, lalu dievaluasi lagi. Tapi dengan asumsi sekarang sangat tidak realistis. Itu namanya mengorbankan anak-anak kita. ”

Apa tanggapan pemerintah?

Dirjen Pendidikan Bujang Usia Dini, Pendidikan Dasar, Menengah di Kemendikbud, Jumeri, mengatakan kebijaksanaan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran 2020/2021 yang dimulai Januari tahun depan tidak bisa ditunda lagi.

Sebab pembelajaran jarak jauh dengan daring (online) dan luring (offline) disebut “tidak ideal dan penuh kelamahan-kelamahan yang mendasar, ” prawacana Jumeri,

“Kita tidak perfect dengan tersebut [pembelajaran jarak jauh]. Jadi butuh pengembahan supaya tidak merugikan peserta didik, ” kata Jumeri.

Kendati kesimpulan ini diberlakukan secara serentak tiba dari Sekolah Dasar hingga Sekolah tinggi tapi pemerintah daerah diberi keluasaan untuk mengambil keputusan wilayah mana yang bisa segera dilakukan pembelajaran tatap muka.

Dalam pantauan Kemendikbud, kasus Covid-19 banyak terjadi pada wilayah perkotaan. Sementara di pedesaan, minim.

“Kalau kabupaten atau kota agak-agak bahaya, tapi ada kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa yang sudah aman. ”

“Nah kepala daerah bisa membuka madrasah di desa-desa itu dulu. ”

Dalam periode sebulan ini pula, Kemendikbud akan menyiapkan berbagai aturan yang diperlukan untuk membantu sekolah dan kiai dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka.

Pada pekan depan, pihaknya bakal memanggil semua kepala dinas buat menjelaskan pedoman berperilaku dan kesiapan teknis yang diperlukan tenaga pendidik.

“Pedoman berperilaku sudah ada. Jadi para guru tidak usah khawatir. Kami akan melakukan rapat harmonisasi dengan kepala dinas. Masih tersedia waktu satu bulan untuk anju. Kami undang secara fisik biar jelas. ”

Jumeri juga menjelaskan, kalau di satu sekolah terjadi urusan Covid-19 maka sekolah tersebut kudu ditutup selama dua minggu untuk kemudian dilakukan pelacakan oleh puskesmas setempat.

“Kita punya pengalaman sembilan bulan hadapi Covid-19 apabila disiplin bagus tingkat penyebaran hampir tak ada. ”

Pada konferensi pers yang digelar Jumat (20/11), Menteri Pelajaran dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menyatakan walau keputusan membuka sekolah beruang di tangan pemerintah daerah, tapi pembukaan sekolah juga harus disetujui kepala sekolah dan perwakilan orang tua murid.

“Kalau tiga pihak ini tidak mengizinkan, maka sekolah tidak diperkenankan dibuka, ” kata Nadiem.

Umpama sekolah nantinya kembali dibuka, Nadiem menyebut orang tua tetap berhak memutuskan apakah anak mereka akan mendaftarkan proses pembelajaran tatap muka dalam sekolah atau tidak.

“Orang tua sedang bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk melaksanakan tatap muka. Hak terakhir dari siswa individu, walau sekolahnya sudah tatap muka, masih ada di orang tua, ” kata Nadiem.