Tudingan kekerasan seksual mematok dijual terhadap seorang anak yang diduga dilakukan oleh petugas rehabilitasi di Lampung Timur, membuka gegabah akan lemahnya peran pemerintah pada menyediakan unit rehabilitasi yang terstandarisasi sehingga mengakibatkan minimnya fungsi pelayanan serta pengawasan bagi para korban, kata Lembaga Bantuan Hukum Pemilik modal Lampung.

Di Terkatung-katung Timur, seorang anak korban sangkaan pemerkosaan kembali mengalami dugaan kebengisan seksual, bahkan dijual, yang dikenal dilakukan petugas Pusat Pelayanan Harmonis Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur berinisial DA.

Petugas yang seharusnya menyampaikan perlindungan dan rehabilitasi diduga menjadi predator bagi korban selama dekat setengah tahun.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan kualitas unit pelayanan rehabilitasi lantaran tingkat daerah hingga nasional.

Kini, pemerintah meniti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) tengah membongkar-bongkar tahu titik lemah mengapa peristiwa ini bisa terjadi untuk lalu segera dibenahi agar kasus tersebut tidak terulang di kemudian keadaan.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, meminta aparat penegak adat untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, bahkan hingga hukuman kebiri.

Diduga diperkosa serta dijual

Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan, menggambarkan pada November 2019, P2TP2A Lampung Timur menawarkan bantuan rehabilitasi bagi korban pemerkosaan berinisial N.

N yang tinggal bersama ayahnya karena ibunya bekerja pada luar negeri dijanjikan akan status di rumah aman, dan memperoleh pendampingan psikologis. Pihak keluarga pula percaya.

“Pada Januari tahun ini, korban bukan tinggal di rumah aman bahkan dibawa pulang ke rumah DA dan sejak itu terjadilah pelecehan seksual sampai terakhir 28 Juni lalu, ” kata Chandra.

“Korban diperkosa, diancam dibunuh, dicincang-cincang jika melawan dan mempertandingkan, ” katanya.

DA, kata Chandra, juga diduga menjajakan N ke temannya berinisial B dan pihak lainnya.

“Korban dikasih uang Rp700 ribu oleh B. Rp200 ribu dikasih ke DA, dan penuturan target ada beberapa pihak lainnya, akan tetapi korban tidak tahu siapa, ” katanya.

Merasakan tidak kuat, korban berinsial N melaporkan dugaan pelecehan seksual ke kerabatnya dan pihak LBH Dalang Lampung sehingga kemudian DA dilaporkan ke polisi, kata Chandra.

“Kami minta pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal dengan perbuatannya, dan mendapatkan hukuman pemberatan, ” katanya.

“Masa bisa korban tinggal di vila pelaku, di mana pengawasannya? Awut-awutan masa orang model DA mampu menjadi sukarelawan atau pengabdi dalam P2TP2A yang seharusnya melindungi dan memberikan pelayanan kepada perempuan & anak.

“Ini ada masalah di kelembagaan dimana sistem dan orang-orang di P2TP2A harus diisi mereka yang berkualifikasi tentang perlindungan perempuan dan anak. Pelayanannya pun harus terintegrasi jangan hanya jargon-jargon saja ramah anak & perempuan, ” tambah Chandra.

KPAI: P2TP2A bermasalah

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya masalah struktural di tubuh P2TP2A.

Berdasarkan hasil survei KPAI pada 2019 lalu, unit layanan rehabilitasi – yang salah satunya P2TP2A – bermasalah akibat tidak adanya sistem standar yang baku sehingga menyebabkan munculnya peluang penyelewengan di daerah.

“Hasilnya sumber daya manusia direkrut tidak maksimal dan tidak ahli. Jumlah pekerja sosial, tenaga medis dan psikolog minim, ditambah sedang minimnya anggaran dan infrastruktur untuk mereka. Akibatnya terjadilah kasus seperti yang di Lampung. ” Prawacana komisioner KPAI Jasra Putra.

“Hampir 60% dari yang disurvei tidak bisa menyambut tuntas dan tidak tuntasnya layanan rehabilitasi mereka karena tidak adanya standar penilaian, kemampuan orang dengan rendah, ” katanya.

Pokok lain kasus N terjadi, tambahan Jasra, akibat lemahnya fungsi penjagaan dan evaluasi Kementerian PPPA kepada unit P2TP2A di daerah.

“Ini berlangsung hampir setengah tahun, apakah Kementerian PPPA melakukan evaluasi P2TP2A? Kalau tidak berarti kecolongan karena tidak terpantau proses rehabilitasinya yang seharusnya menggali penderitaan korban malah berlanjut makin diduga dijual.

“Ini semua pihak dari daerah hingga pusat harus bertanggung jawab, jangan cuci tangan dengan menyalahkan pihak lain.

“Ini momen tepat bagi pemerintah melangsungkan evaluasi dan perbaikan sistem dan meningkatkan layanan. Jangan sampai wadah rehabilitas yang harusnya aman menjadi predator itu sendiri untuk budak. Jangan sampai kasus ini berlaku di tempat lain, ” katanya.

Kementerian PPPA minta pelaku dikebiri

Sementara itu, Kementerian PPPA meminta aparat penegak hukum memberikan aniaya seberat-beratnya kepada DS.

“Pelaku bisa dijerat dengan mengacu Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan ancaman hingga dikebiri, ” kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga.

Pasal 81 bagian (3) sampai dengan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Sistem Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa jika pelaku merupakan negara yang menangani perlindungan anak oleh sebab itu ancaman pidananya diperberat 1/3 sejak ancaman pidananya atau maksimal 20 tahun, bahkan sampai dengan dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberitahuan identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Deputi Tempat Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Nahar, menjelaskan P2TP2A dibentuk oleh besar daerah dan dilaksanakan secara beserta dengan melibatkan unsur masyarakat.

Kini Kementerian PPPA melangsungkan perbaikan sistem pelayanan sehingga penyedia layanan resmi perlindungan perempuan serta anak berada di Unit Pengelola Teknis Daerah Perlindungan Perempuan serta Anak (UPTD PPA).

“Ketika UPTD PPA dilaksanakan maka semua layanan harus terstandar mulai dari kelembagaan, SDM, fasilitas tenggat metode layanannya, ” kata Nahar.

“Di kasus N, harusnya yang melayani itu UPTD PPA namun belum tersedia petugasnya di Lampung Timur jadi yang mengelola itu masyarakat serta P2TP2A, ” kata Nahar.

Kementerian PPPA juga medium mengumpulkan informasi tentang kronologi perkara untuk melihat dimana titik kelemahannya, apakah karena kelalaian atau pada luar kontrol P2TP2A.

“Harusnya tidak terjadi karena seluruh instrumen itu mencegah terjadinya hal-hal ini, makanya kami sedang mencari info apakah ada kaitan pada rangka melaksanakan fungsi atau di dalam rangka penyalahgunaan kewenangan yang dikerjakan oleh oknum-oknum tertentu, ” katanya.

Kasus kekerasan seksi meningkat

Lembaga Pelestarian Saksi dan Korban (LPSK) mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir.

Tahun 2016, LPSK menyambut 66 permohonan perlindungan terkait urusan kekerasan seksual. Jumlah itu terbang menjadi 111 permohonan pada 2017 dan melonjak ke angka 284 pada tahun 2018.

Kemudian di tahun 2019, permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual naik lagi ke angka 373. Memuncak pada 2020, ketika LPSK memberikan perlindungan kepada 501 target.

“Ini sesuai gejala gunung es. Yang hadir ke LPSK belum mencerminkan angka sesungguhnya di tingkat nasional. Kebengisan seksual muncul karena adanya pertalian kekuasaan yang tidak imbang antara pelaku dan korban. Seperti persahabatan antara guru dan murid, santri dan kyai, di gereja, memperlawankan kekuatan fisik. Dan pelaku ialah orang dekat dengan korban, ” kata ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo.

  • Kisah gadis yang diperkosa ‘teman-teman ayahnya’ demi kekayaan
  • Saat korban pemerkosaan melakukan aborsi: Mengapa dipenjara dan bukan dikuatkan?

Hasto serupa menyampaikan kekecewaan terkait kejadian dengan menimpa N karena seharusnya target mapun saksi yang mengalami mengguncangkan serius berada diperlindungan LPSK.

“Karena pemahaman yang keliru terhadap rumah aman seperti semua itu rumah aman. Rumah aman dalam pengertian safe house LPSK yang mengelola, ” tambahnya.

LPSK, kata Hasto, menurunkan tim ke Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan investigasi terkait laporan dugaan kekerasan seksual tersebut. Lembaga itu berjanji akan berkoordinasi dengan lembaga dan instansi dengan terkait untuk membenahi pengelolaan sendi aman agar kasus semacam tersebut tidak terulang.

Peristiwa kekerasan terhadap anak beberapa masa belakangan ini mencuat ke terbuka.

Selain peristiwa yang menimpa N, terjadi juga kasus pelecehan puluhan anak di Kabupaten Tangerang. Kemudian terungkap serupa pelecehan terhadap puluhan anak yang terjadi di sebuah gereja Katolik di Depok, Jawa Barat.