Israel ingin mencaplok permukiman-permukiman di kawasan pendudukan Sembiran Barat, dengan mengeklaim bahwa tanah-tanah tersebut milik mereka.

Hampir semua negara di dunia menyatakan permukiman ini ilegal, namun Presiden Donald Trump memberi dukungannya terhadap Israel.

Barang apa sesungguhnya pemukiman ini, di mana saja?

Palestina serta banyak negara menentangnya, termasuk Indonesia, tetapi bagaimana permukiman ini bisa terus bertambah luas?

Dukungan penuh dari Amerika Konsorsium

Negara-negara di dunia, PBB dan Uni Eropa mengatakan permukiman Israel di Tepi Barat melanggar hukum international.

Di masa lalu, biasanya Amerika Serikat secara resmi akur dengan pandangan itu.

Namun pada November 2019, pemerintahan Donald Trump tak lagi menganggapnya ilegal.

Dengan dukungan AS, parlemen Israel kini bisa mengambil suara untuk menganeksasi Tepi Barat.

Bangsa Palestina menolak dengan keras aneksasi. Bagi mereka, ini akan mengerat wilayah desa Palestina dan menyisakan sedikit saja dari wilayah yang sudah kacau.

Mereka akan kematian tanah, yang amat vital biar bisa membentuk negara sendiri kelak.

Ilegal atau tidak, permukiman itu ada dan telah tumbuh beberapa waktu belakangan.

Beginilah perubahan wilayah tersebut sejak Perang Arab-Israel tahun 1967.

Wilayah Israel berwarna biru dan Tepi Barat kuning. Bangsa Palestina melihat Tepi Barat sebagai bagian dari negeri masa depan mereka.

Namun Israel telah mengirim penduduk ke sana sejak konflik 1967.

Lingkaran biru mewakili wilayah-wilayah pendudukan yang direstui oleh pemerintah Israel.

Selain itu ada wilayah-wilayah pendudukan tidak resmi, dikenal dengan tanda “outpost”, yang tak dimasukkan di dalam peta di sini.

Sekitar tiga juga orang hidup di episode tanah yang disebut Tepi Barat: 86% persen warga Palestina serta 14% (427. 800 orang) merupakan pemukim Israel.

Mereka tinggal di kawasan yang umumnya terpisah satu sama lain.

Banyak permukiman Israel dibangun dekade 1970-an, 80-an dan 90-an. Namun dalam 20 tahun final, jumlah penduduk di situ membiak ganda.

Israel menyimpan layanan seperti air dan elektrik kepada para pemukim, dan itu dilindungi oleh tentara Israel.

Permukiman Israeli juga cerai-berai di seluruh wilayah Palestina. Permukiman-permukiman ini dijaga oleh tentara Israel dan warga Palestina tak memiliki akses ke sana.

Secara efektif, ini menyekat satu kota Palestina dengan lainnya, yang menyebabkan jalur transportasi dan pembangunan infrastuktur jadi sangat sulit dilakukan di wilayah Palestina.

Foto-foto satelit menunjukkan dengan jalan apa permukiman tumbuh seiring waktu.

Tahun 2004, pemukiman Givat Zeev berpenduduk sekitar 10. 000, dan kini 17. 000. Permukiman ini tumbuh ke barat, menambah rumah, sinagoga dan pusat perbelanjaan.

Permukiman ini beraneka macam ukurannya. Beberapa dihuni hanya sebab beberapa ratus orang.

Yang terbesar adalah Modi’in Illit yang dihuni 73. 080 orang.

Di 15 tahun terakhir, penduduknya menyusun tiga kali lipat. Sebuah organisasi penentang permukiman bernama Peace Now mengumpulkan data ini.

Arah dari rencana yang diajukan sebab Donald Trump adalah, tidak bisa ada pembangunan lagi di permukiman-permukiman ini setidaknya dalam empat tahun ke depan.

Sekalipun tak ada pembangunan, jumlah penduduknya kemungkinan besar bertambah karena nilai kelahiran di kalangan perempuan Israel di permukiman sangat tinggi.

Rata-rata seorang perempuan Israel di permukiman punya lebih sebab tujuh anak. Israel sendiri punya angka kelahiran tinggi yaitu 3, 1 anak untuk setiap hawa.

Di Uni Eropa, angka itu 1, 58.

Di kawasan jauh lebih tinggi lagi. Misalnya di Modi’in Illit angka kelahiran lebih tinggi daripada kota-kota lain di Israel atau di provinsi Palestina, yaitu 7, 59 bujang untuk setiap perempuan Israel.

Warga Palestina di Sembiran Barat punya anak lebih sedikit, rata-rata 3, 2 bayi buat setiap perempuan.

Permukiman-permukiman ini dibangun di negeri Palestina yang akan dijadikan negara mereka di masa depan, berdampingan dengan Israel.

Marga Palestina menyatakan tak mungkin negara seperti itu dibangun kecuali kalau permukiman-permukiman itu dipindahkan.

Mengapa warga Israel mau menetap di Te p i Barat?

Beberapa sebab ingin mendapat subsidi dari negeri Israel dalam bentuk rumah murah sehingga bisa meningkatkan kualitas tumbuh.

Beberapa lagi karena alasan agama, yang meyakini kalau Tuhan, melalui kitab Taurat, menugaskan mereka tinggal di sana.

Sepertiga pemukim merupakan komunitas Yahudi ultraortodoks, yang umumnya berkeluarga besar dan miskin. Oleh karena itu peningkatan kualitas hidup berperan gembung dalam mendorong mereka jadi warga.

Namun banyak dengan menjadi pemukim karena alasan ideologi, yaitu mereka yang yakin punya hak hidup di wilayah dengan mereka anggap wilayah warisan buat Yahudi.

Dibawah ini ialah peta yang merinci seperti barang apa permukiman Yahudi di Palestina saat ini.

Siapa yang menginginkan penyelesaian dua negara?

Yang mendukung solusi untuk membagi tanah Palestina untuk menjadi dua negeri merdeka semakin sedikit belakangan ini.

Tahun 2006, 71% warga Palestina dan 68% awak Israel menyatakan mendukung ide tersebut. Tahun 2018 dukungannya 44% warga Palestina dan 55% warga Israel.

Kebalikannya, di tarikh 2018 dukungan untuk Israel & Palestina bersatu jadi satu negeri adalah 36% dari warga Palestina, 19% dari warga Yahudi Israel dan 56% dari orang Arab Israel.

Kabar buruk untuk solusi dua negara merupakan jumlah orang muda yang ingin melihat hal itu terwujud semakin menurun.

Cuma 27% penduduk Israel berusia 18-24 tahun yang mendukung ide tersebut.

Sumber: Data populasi pe r mukiman berasal dari Biro Pusat Statistik Israel dan Jerusalem Institute for Israel Studies, dikumpulkan oleh organisasi Peace Now.

Data nilai kela hiran dari Biro Sentral Statistik Israel dan Biro Pusat Statitik Palestina. Perkiraan angak kelahiran untuk penduduk di pe r mukiman didapat dari Yinon Cohen, Yosef Hayim Yerushalmi Profesor bidang Israel and Jewish Studies di Columbia University.

Data surve i soal tingkah laku terhadap solusi dua-negara berasal dari The Palestinian-Israeli Pulse, survey ikatan yang dilakukan oleh Palestinian Centre for Policy and Survey Research dan Israel Democracy Institute beserta the Tami Steinmetz Center for Peace Research, Tel Aviv University.