Pemerintah Indonesia memanggil Duta Tumbuh Malaysia di Jakarta dan mengantarkan kecaman menyusul kasus penyiksaan TKI di negeri jiran itu terus berulang.

Kementerian Luar Daerah RI mengatakan tengah mendorong rapat kembali nota kesepakatan antara dua negara terkait penempatan buruh migran yang lebih aman.

Kecaman serupa selalu disampaikan Koalisi Reformasi Hukum Ketenagakerjaan (LLRC) yang berbasis di Malaysia kepada pemerintah setempat untuk menuntaskan serta menghentikan kasus-kasus kekerasan terhadap buruh migran.

Protes Indonesia disampaikan meniti Dubes Malaysia di Jakarta pada Kamis (03/12), menyusul terungkapnya kejadian penyiksaan seorang TKI berinisial MH di Kuala Lumpur, yang diduga disiksa majikannya.

“Kita mengecam berulangnya kembali kasus-kasus penyiksaan terhadap pekerja migran Indonesia khususnya yang ada pada sektor domestik, ” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Lembaga Indonesia dari Kementerian Luar Negeri RI, Yudha Nugraha, kepada BBC News Indonesia, Kamis (03/12).

Yudha mengutarakan saat ini MH dalam perihal “stabil dan semakin membaik” dan sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit di Kuala Lumpur.

Kemenlu juga sudah menyewa pengacara untuk memantau jalan hukum bagi tersangka yang ialah majikan dari MH.

“Berdasarkan fakta dari Duta Besar Malaysia, bilamana kita panggil, yang bersangkutan dipakai pasal Undang anti-trafficking , ” kata Yudha.

MH, 26 tahun, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga diselamatkan, pada Selasa (24/11) dari penyiksaan majikannya.

Bersandarkan keterangan dari BWI-Malaysian Liaison Council (BWI-MLC), pihak berwenang menemukan korban dengan kondisi mengerikan dengan luka di sekujur tubuh.

Selain sayatan pisau di bagian dagu dan telapak tangannya, dia juga mengalami luka bakar dalam wajah, badan, kaki kiri serta dada.

“Pekerja rumah tangga ini disiksa hampir tiap hari oleh majikan, bahkan ditelantarkan di luar sendi selama delapan hari tanpa diberi makan, ” kata Direktur Regional BWI, Apolinar Tolentino dalam tanda persnya.

“Ini hanya salah satu daripada banyak contoh kekerasan pekerja panti tangga yang terjadi di Malaysia, ” lanjut Apolinar.

Benda-benda yang diyakini digunakan majikan untuk melakukan kekerasan terhadap PRT seperti pisau, nikah kayu, gunting, kursi, tongkat rotan, dan pot telah disita bagian berwenang untuk membantu penyelidikan itu. Korban saat ini sedang melaksanakan perawatan di Rumah Sakit Kuala Lumpur.

Koalisi Reformasi Hukum Ketenagakerjaan (LLRC) yang mengambil bagian dari tim pembelaan kasus ini telah mengeluarkan pemberitahuan kepada pemerintah Malaysia untuk mengindahkan kasus kekerasan yang berulang terhadap buruh migran.

“Kita menunggu respon dibanding kerajaan (pemerintah) Malaysia. Sebab isu seperti ini, bukan satu rumor yang luar biasa, senatiasa berlaku (selalu terjadi). Meskipun kita sumbang beberapa tekanan kepada kerajaan, tetapi kasus ini masih berlaku, tersebut yang kita tak puas ganjil, ” kata Wakil Ketua LLRC, Gopal Kishnam kepada BBC News Indonesia, Kamis (03/12).

Untuk menyesatkan video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Mengapa kasus penyiksaan TKI di Malaysia langsung terjadi?

LLRC mencatat buruh migran yang bekerja di sektor pribumi dari sejumlah negara seperti Nusantara, Filipina, dan Vietnam di Malaysia sebanyak 300. 000 orang.

Dari ratusan ribu orang tersebut, lembaganya kesulitan untuk memantau masalah ketenagakerjaan di dalam rumah tangga.

“Masalahnya kalau mereka kerja di company (perusahaan), dan mereka semuanya kumpul dalam suatu tempat, apa-apa kesalahan dapat kita tahu, tapi sebab mereka ini kerja dalam panti, ” kata Gopal.

Selain itu, menurutnya proses hukum terkait kasus kebengisan terhadap buruh migran di Malaysia terkesan lambat ditangani. “Masalahnya law enforcement yang mana sangat lambat. Kita buat laporan kepada polisi, itu ini lambat banget , ” lanjut Gopal.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia dari Departemen Luar Negeri RI, Yudha Nugraha, mengatakan pengawasan buruh migran Indonesia di luar negeri, termasuk tanggung jawab dari perusahaan penempatan pekerja migran (P3MI).

P3MI, kata Yudha, harus terus menerus memantau buruh yang mereka kirim ke luar jati.

“Ini bukan mengirimkan barang, tersebut mengirimkan manusia. Jadi ketika sudah selesai dikirim, bukan lantas tak dimonitor, itu tetap tanggung jawab P3MI untuk selalu memonitor, ” katanya.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Momentum Memperbarui Nota Suara

Di sisi lain, Kemenlu juga menjadikan momentum kasus MH jadi peringatan mengenai pentingnya membangun koridor aman untuk migrasi pekerja migran dari Indonesia ke Malaysia.

Nusantara dan Malaysia telah memiliki Nota Kesepakatan (MoU) mengenai penempatan pekerja migran sektor domestik, namun sudah kadaluarsa pada 2016. MoU itu berisi tentang teknis perlindungan buruh migran di Indonesia.

“Ini menjadi urgensi Indonesia mendorong agar segera dikerjakan percepatan proses negosiasi, agar cepat dapat disepakati MoU yang mutakhir mengenai penempatan dan perlindungan pelaku migran kita, ” kata Yudha.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah, menghargai kasus kekerasan terhadap buruh migran sektor domestik di Malaysia terus terjadi karena negara tersebut belum menandatangi ratifikasi Konvensi Pekerja Migran.

Menurut Anis, hal ini yang membuat aturan-aturan ketenagakerjaan tidak miring kepada buruh migran.

“Dari sisi itu komitmennya terhadap perlindungan pekerja aneh itu memang masih dipertanyakan, ” kata Anis.

Selain segera mendorong MoU baru dengan Malaysia, Anis serupa meminta pemerintah Indonesia memberikan pelestarian dan perawatan trauma kepada target. Sebab, kata dia, proses persidangan nanti juga sangat tergantung dari mental dan kesiapan korban buat bersaksi di persidangan.

“Karena semua objek punya kondisi berbeda dalam bertemu proses hukum. Ada yang siap ada yang mereka traumatik, tak siap. Ini yang harus dipersiapkan pemerintah untuk kesaksiannya, menjadi alat bukti (di persidangan) yang sginifikan, ” kata Anis.

Sebelum kasus MH, pula terdapat kasus penyiksaan TKI Adelina Lisau di Penang hingga wafat pada 2018.

Pelakunya dibebaskan pengadilan, mau tetapi proses hukumnya masih berjalan di tingkat banding di Majelis hukum Persekutuan.

Dalam kasus penyiksaan lainnya, yaitu TKI Suyanti Sutrisno, pelakunya, Datin Rozita, akhirnya kembali dijerat di penjara.