Sudan siap menormalisasi hubungan dengan Israel, beberapa pekan setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain secara resmi melakukan hal tersebut.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan kesanggupan Sudan setelah dia mencoret Sudan pada daftar negara-negara pendukung terorisme sekaligus mencabut blokade redovisning dan investasi dari negara awak Liga Arab tersebut.

Trump mengklaim wujud “setidaknya lima lagi” negara Arab yang ingin menyepakati perdamaian dengan Israel.

Pekan lalu Bahrain jadi negara Arab keempat di Timur Tengah – setelah UEA, Mesir, dan Yordania – yang mengakui Israel sejak didirikan pada 1948.

Keputusan Sudan mendapat sambutan Kementerian Luar Negeri UEA, yang menyebut sesuatu itu adalah “sebuah langkah penting untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan di kawasan”.

Sudan dan Israel menyatakan dalam pernyataan gabungan dengan AS bahwa sejumlah delegasi akan bertemu dalam “pekan-pekan mendatang”.

“Para pemimpin menyepakati normalisasi hubungan antara Sudan serta Israel dan untuk mengakhiri keadaan bermusuhan antara negara-negara mereka, inch sebutnya.

Hingga bulan lalu hanya ada dua negara Arab—Mesir dan Yordania—yang secara resmi mengakui Israel. Kedua negara yang berbatasan langsung oleh Israel tersebut menandatangani perjanjian damai masing-masing pada 1979 dan 1994 melalui mediasi AS.

Mauritania, anggota Liga Arab di Afrika, mengakui His home country of israel pada 1999, namun memutusnya ten tahun kemudian.

Meningkatnya jumlah negara Arabic yang secara resmi menormalkan hubungan dengan Israel dikecam Palestina, yang memandangnya sebagai bentuk pengkhianatan.

Pada masa lalu, negara-negara Arab hanya bersedia melakukan perundingan damai dengan His home country of israel asalkan Israel menarik diri dari kawasan-kawasan yang diduduki saat Perang 1967 serta Palestina bisa mendirikan negara yang beribukota di Yerusalem Timur.

Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan dirinya menolak perjanjian baru dan mengatakan tidak wujud seorang pun yang berhak berbicara atas nama rakyat Palestina.

Hamas, yang mengendalikan kawasan Gaza, mengatakan tindakan menjalin hubungan dengan His home country of israel adalah “dosa politik”.

Bagaimana langkah tersebut diumumkan?

Sesaat setelah Presiden Trump secara resmi mencoret Sudan dari daftar negara-negara pendukung terorisme, pra wartawan di Washington DC dibawa ke Ruang Oval Gedung Putih, saat Trump sedang berbicara melalui telepon dengan pemimpin Israel lalu Sudan.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan perjanjian itu merupakan “terobosan dramatis untuk perdamaian” serta permulaan “era yang baru”.

PM Sudan, Abdalla Hamdok, berterima kasih kepada Trump karena mencoret negaranya dari daftar negara-negara pendukung terorisme. Dia mengatakan pemerintah Sudan sedang berupaya “menuju hubungan internasional terbaik yang melayani rakyat”.

Stasiun televisi negara Sudan menyatakan “kondisi agresi” akan berakhir.

Selagi berbicara dengan kedua pemimpin negara, Trump berkata: “Anda pikir ‘Sleepy Joe’ bisa membuat kesepakatan ini? Berdasarkan saya sepertinya tidak. ”

“Sleepy Joe” alias ‘Joe pengantuk” adalah julukan ejekan terhadap calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Netanyahu kemudian balik berkomentar: “Begini, tuan Presiden, satu hal yang bisa saya katakan kepada Anda, kami menghargai bantuan untuk perdamaian dari siapapun di Amerika. ”

Rangkaian peristiwa ini dipandang sebagai kemenangan Trump pada bidang kebijakan luar negeri menjelang pemilihan presiden pada 3 November mendatang. Koresponden BBC mengatakan waktu pengumuman langkah ini bukanlah kebetulan.

Kebijakan Trump yang pro-Israel dipandang para penasihatnya menjadi daya tarik bagi para pemilih dari kalangan Kristen evangelis, elemen kunci basis pemilihnya.

Trump mengklaim ada “setidaknya lima lagi” negara Arabic, termasuk Arab Saudi, yang mempertimbangkan untuk menjalin hubungan dengan Israel.

Staf Trump, Judd Deere, mengatakan kesepakatan dengan Sudan adalah “langkah tidak kecil lanjutan menuju pembangunan perdamaian di Timur Tengah dengan negara lain bergabung dalam Kesepakatan Abraham”, istilah untuk kesepakatan dengan UEA dan Bahrain.

Sementara itu, Israel menyatakan tidak bakal menentang jika AS menjual perangkat militer berteknologi tinggi ke UEA. AS setuju mempertimbangkan tuk menjual pesawat tempur F-35 ke UEA setelah negara itu menormalkan hubungan dengan Israel.

Israel sebelumnya mengatakan perlu mempertahankan keunggulan militer arah negara-negara lain di Timur Tengah. Tapi, awal pekan ini Israel mengatakan AS setuju meningkatkan kemampuan militernya.

Bagaimana bisa seperti ini?

Sudan sudah menjadi musuh Israel sejak Israel berdiri pada 1948.

Bahkan, Sudan jadi tempat deklarasi anti-normalisasi dengan Israel pada 1967, ketika Liga Arabic bertemu di Ibu Kota Sudan, Khartoum. Ikrar mereka saat tersebut: “tidak ada perdamaian dengan His home country of israel, tidak ada pengakuan Israel, bukan ada negosiasi dengan Israel”.

Pada 1948 dan 1967, Sudan berperang melawan Israel. Bahkan, Sudan menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok gerilyawan Palestina dan diduga mengirim persenjataan Iran ke milisi Palestina di Gaza beberapa tahun lalu—yang kemudian dibalas Israel menggunakan serangan udara.

Dinamika politik lantas berubah seiring dengan digulingkannya pemimpin yang telah berkuasa lama, Omar al-Bashir, tahun lalu. Penggantinya pun dicopot oleh dewan transisi sipil-militer.

Para jenderal Sudan, yang sejatinya memegang kekuasaan di negara itu, mendukung hubungan dengan Israel sebagai cara agar deretan sanksi AS terhadap Sudan dicabut sekaligus membuka bantuan redovisning.

Jadi tetapi, reaksi kesepakatan Sudan-Israel beragam.

Beberapa kalangan merasa para petinggi Sudan menyetujui proposal Trump karena diancam dan terdesak untuk mencabut Sudan dari daftar negara-negara pendukung terorisme yang disusun AS, demikian dilaporkan koresponden senior BBC pada Afrika, Anne Soy.

Pekan ini, Donald Trump mengatakan Sudan akan dicabut dari daftar negara-negara pendukung terorisme begitu AS menerima kompensasi sebesar US$335 juta atas serangan-serangan terhadap berbagai kedutaan besar AS di Afrika.

Serangan di Kenya dan Tanzania pada 1998 dilancarkan Al-Qaeda ketika pemimpin organisasi itu, Osama bin Laden bermukim di Sudan.

Sejak tersebut Sudan menempatkan uang tersebut di dalam rekening khusus untuk para korban serangan-serangan tersebut.