Sumber tulisan, KURUN

Keputusan Gajah Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengizinkan pembelajaran tatap muka pada awal September dikritik kalangan guru hingga ahli kesehatan.

Patuh mereka, belajar tatap muka bisa dilaksanakan jika ditunjang dengan vaksinasi minimal 70% di tiap satuan pendidikan. Jika tidak, maka berpotensi memicu kematian akibat terinfeksi Covid-19.

Tapi Kemendikbudristek mengatakan pihaknya tidak bisa menunggu program vaksinasi tuntas untuk membuka sekolah.

Sebab pembelajaran jarak jauh atau daring “memberatkan para-para siswa dan guru”.

Membaca juga :

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, & Pendidikan Menengah di Kemendikbudristek, Jumeri, mengatakan pembelajaran tatap muka bakal diselenggarakan pada sekolah-sekolah yang wilayahnya menghunjam dalam PPKM level 1 hingga 3.

Dasar pertimbangannya, kata dia, karena transmisi penularan virus corona di daerah tersebut relatif rendah, begitu pula pesan kasus positif dan angka kematian.

“Makanya kalau beta berkunjung ke daerah sering ada pertanyaan, kapan dibuka sekolah karena sudah siap. Itu pemdanya yang ngomong , ” ujar Jumeri kepada Quin Pasaribu yang melaporkan buat BBC News Indonesia, Minggu (22/08).

Kendati begitu, awal sekolah ini tidak harus menunggu program vaksinasi untuk usia 12-17 tahun sempurna. Jika seluruh guru sudah divaksin, maka sekolah tetap dibuka.

Bahkan untuk siswa yang belum divaksin pun, bisa mengikuti penelaahan tatap muka asalkan ada persetujuan dari orang usang murid dan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sebab jika menunggu rencana vaksinasi selesai membutuhkan masa lama.

“Kita tidak mengarah ke sana [hingga vaksinasi tuntas]. Kalau nunggu teks vaksin tuntas? Anak-anak kita harus segera belajar. ”

“Kalau menunggu vaksinasi bakal panjang dan lama banget , bahan kita itu 26, 7 juta. ”

Sumber tulisan, ANTARA

Catatan Kementerian Kesehatan tubuh per 18 Agustus 2021, sasaran vaksinasi untuk bani usia 12-17 tahun mutakhir mencapai 2, 4 juta untuk dosis pertama serta 917. 000 untuk ukuran kedua.

Yang penting, berlanjut Jumeri, sekolah tersebut menerapkan protokol kesehatan.

Pada aturan di Surat Kesimpulan Bersama (SKB) 4 Gajah menyebutkan sekolah wajib membuat Satgas Covid-19 yang tugasnya melakukan sosialisasi pembelajaran tatap muka kepada sekolah, karakter tua murid, serta berkoordinasi dengan puskesmas.

Di situ juga mengatur pengerjaan kurikulum, aturan belajar pada kelas mulai dari senggang, lama belajar, pemakaian kedok, dan penyediaan peralatan membasuh tangan.

Jika ditemukan tersedia kasus infeksi Covid-19, maka sekolah harus dihentikan, imbuh Jumeri.

FSGI rekomendasikan Kemendikbud gunakan syarat vaksinasi 70%

Namun demikian Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Instruktur Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, mengkritik kebijakan itu.

Menurut dia, tanpa ditunjang vaksinasi maka berisiko menerbitkan klaster Covid-19. Itu artinya sama saja pemerintah membelakangi keselamatan para pendidik dan peserta didik sesuai perintah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Heru merekomendasikan Kemendikbudristek agar memakai syarat minimal vaksinasi 70% di setiap satuan pendidikan jika mau menerapkan pembelajaran tatap muka.

Acuan itu, sirih dia, lebih jelas ketimbang menggunakan level 1 maka 3.

“Upaya vaksinasi tersebut memberikan perawatan, supaya jika terinfeksi Covid-19 gejalanya rendah. Dengan kondisi itu oleh sebab itu apabila satuan pendidikan belum keseluruhan tervaksinasi dengan elok, maka risiko klaster penularan akan berpotensi terjadi, ” imbuh Heru Purnomo kepada BBC News Indonesia.

Pemantauan FSGI, vaksinasi untuk budak usia 12-17 tahun di Pulau Jawa sudah dekat 90%. Tapi daerah pada luar Pulau Jawa sedang sangat minim.

Sumber gambar, ANTARA

Ia mencontohkan Provinsi Jambi, vaksinasi buat peserta didik masih nihil.

“Kami berbincang-bincang dengan guru di Jambi, Mereka memberikan, ‘Enak ya di Jawa pelajarnya sudah divaksin hampir 90%. Di Jambi, kiai sudah divaksin begitu pula tenaga kependidikan. Tapi siswanya boro-boro, ‘” tukas Heru.

“Jadi di kian itu baru di periode perencanaan [vaksinasi 12-17 tahun].

Persoalan lain yang wajar diperhatikan pemerintah, lanjut dia, adalah kesiapan protokol kesehatan di sekolah.

Setiap sekolah, imbuhnya, perlu melegalkan aturan tambahan berupa screening kepada guru dan murid sebelum masuk sekolah. Tersebut diperlukan karena aturan adat kesehatan dalam SKB 4 Menteri dianggap belum cukup melindungi guru dan pengikut.

Apalagi katanya, pengawasan dari dinas pendidikan tak dilakukan secara langsung tapi hanya mengisi formulir melalui website.

“Skrining itu misalnya apakah hari tersebut Anda masuk ke sekolah? Apakah hari ini rendah? Apakah hari ini demam? Apakah ada sakit tenggorokan? Apakah hari ini penciuman berfungsi? ”

Apa dengan dikhawatirkan jika sekolah dibuka tanpa vaksinasi menyeluruh?

Epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane mengatakan pembukaan sekolah dalam wilayah yang masuk di PPKM level 1 & 2 bisa diterapkan karena dinilai aman.

Dia merujuk pada kasus meyakinkan Covid-19 yang rendah begitu pula angka kematian dan kapasitas rumah sakit dengan baik.

Akan namun, untuk sekolah yang daerahnya di level 3 kudu ditunjang dengan cakupan vaksinasi 100% di tiap satuan pendidikan atau sekolah.

Sumber gambar, ANTARA

“Karena semua orang punya efek. Yang sudah divaksin sekadar bisa terinfeksi apalagi yang belum. Di luar itu 3 M [memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan] juga harus cermat dilakukan dan jika tersedia muncul satu atau perut kasus, lakukan pelacakan dengan ketat. Sekolah harus kembali daring, ” jelas Masdalina Pane kepada BBC News Indonesia.

Sebab tanpa vaksinasi dikhawatirkan mereka dengan terinfeksi Covid-19 gejalanya mau lebih berat dan mampu menimbulkan kematian.

Negeri, sambungnya, juga perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran tatap depan untuk Sekolah Dasar serta Taman Kanak-Kanak lantaran belum ada vaksin untuk piawai di bawah 12 tahun.

“Bagaimana teknisnya? Apakah mereka jam pelajaran dikurangi? Atau jumlah per posisi dibagi separuh-separuh dalam besar shift? ”

Bagaimana tingkah laku orang tua murid?

Orang tua dari Sarah Annora, anak kelas IX SMP Muhammadiyah 3 Depok, Sleman, Yogyakarta, mengaku keberatan jika bersekolah tatap muka diberlakukan asal bulan depan.

Novaeny Wulandari berkata sangat curiga anaknya terinfeksi virus corona, apalagi anaknya memiliki tambo penyakit asma.

“Mau dibilang egois, ya udahlah enggak apa-apa. Soalnya bujang saya ada asma & saya khawatir banget. Soalnya asmanya sering kambuh, ” imbuh Novaeny kepada BBC News Indonesia.

Rencana sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, katanya, sempat bersirkulasi di kalangan orang primitif murid awal tahun itu. Pada Juli lalu biar, orang tua diberikan angket yang berisi beberapa pertanyaan apakah mereka setuju jika sekolah dibuka kembali.

“Saya isi saja enggak setuju. ”

Ia baru akan membenarkan anaknya belajar tatap membuang kalau program vaksinasi nasional minimal sudah mencapai 70%.

“Lebih melihat karakter orang-orang, sudah bisa buat kenormalan baru atau enggak. Kadang masih ada karakter yang melepas masker serta minimal vaksinasi 70%-80%, beta merasa cukup aman. ”

Sumber gambar, ANTARA

Dalam Medan, Sumatera Utara, Marianti, pengampu dari Anisa Adinda Riveria berharap pemerintah lekas membuka sekolah. Sebab penelaahan jarak jauh atau daring tidak efektif bagi anaknya yang duduk di bagian 3 Jurusan IPA pada SMA Negeri 2 Medan.

“Saya sebenarnya setuju. Akan tetapi dengan satu syarat. Yakni prokes. Karena saya lihat di sekolah lain, tersebut mereka anaknya tetap merembes. Tapi jumlahnya [kapasitasnya] dibagi, ” sirih Marianti kepada wartawan Nanda Fahriza Batubara yang melaporkan untuk BBC Indonesia, Minggu (22/08). “Karena kalau hanya belajar dari rumah, beta kira anak-anak sulit. Dengan jalan apa anak-anak yang jurusannya seolah-olah IPA? Kalau untuk hitung-hitungan secara online, saya mengecap tidak efektif. Itu kendala yang saya lihat, ” sambungnya.

Sejauh ini, Marianti dan orang gelap murid lainnya belum memiliki informasi kapan sekolah akan dibuka, tapi ia betul berharap agar segera diberlakukan. “Saya pribadi ingin anak-anak masuk tapi tetap prokes. Kalau harapan saya secepatnya, biar tahu kejelasan anak-anak ini ke depannya, ” tutur Marianti.