Sumber gambar, ANTARA FOTO

Pemerintah menyatakan akan menumpukkan distribusi vaksin hasil mendermakan dan yang mereka kulak – sebanyak 2, 5 juta dosis yang tiba di Indonesia – ke sejumlah ‘daerah prioritas’.

Namun penasehat senior untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) khawatir distribusi vaksin dengan didasarkan pada pertimbangan kewilayahan dapat terus-menerus menimbulkan ketimpangan vaksinasi antardaerah.

DKI Jakarta dan Bali merupakan provinsi dengan persentase vaksinasi ukuran kedua tertinggi, masing-masing dengan 57, 41% dan 44, 87%, per 19 Agustus kemarin.

Persentase itu berselisih jauh dengan mayoritas daerah lain yang masih dalam angka belasan. Capaian vaksinasi di 10 provinsi makin masih di bawah 10%.

Vaksin yang baru saja tiba pada Bandara Soekarno-Hatta, pada Kamis (19/09) adalah 450 ribu dosis vaksin Astrazeneca. Tersebut merupakan hibah dari negeri Belanda.

Adapun sisanya, yaitu 1, 56 juta jumlah Pfizer dan 567. 000 dosis Astrazeneca adalah hasil pembelian langsung pemerintah Indonesia.

Seperti pola distribusi sebelumnya, vaksin yang baru sekadar tiba ini akan dialokasikan pemerintah ke daerah berkategori prioritas alias yang mempunyai tingkat penularan Covid-19 agung.

“Vaksin yang sudah diterima akan didistribusikan kepada kawasan prioritas dan berisiko kepada penularan Covid-19, ” perkataan Wiku Adisasmito, Juru Cakap Satgas Penanganan Covid-19.

Ujung Bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dalam suruhan tertulis menyebut daerah prioritas itu adalah Jawa serta Bali.

Sumber gambar, BBC NUSANTARA

Kebijakan distribusi vaksin berbasis kewilayahan ini tak sesuai dengan anjuran WHO, yang mendorong setiap negara menentukan target vaksinasi bersandarkan kelompok populasi.

Artinya, sekapur Diah Saminarsih, Penasehat Senior untuk Direktur Jenderal WHO, domisili semestinya tidak memastikan akses seseorang, terutama dengan masuk kelompok rentan, terhadap vaksin.

“Terlepas pada mana mereka tinggal, apakah di Jakarta atau Sumatera Barat., kalau masuk kawanan populasi tertentu, mereka naganaganya prioritas. Dengan prinsip tersebut, pembagian vaksin akan betul berbeda, ” ujar Diah saat dihubungi dari Jakarta.

“Prinsip populasi menghilangkan hambatan geografi. Artinya ini pula akan menghilangkan ketimpangan.

“Tapi WHO hanya bisa mengimbau, jadi tergantung dalam pemerintah. Yang jelas pendekatan populasi akan lebih menjamin keadilan, ” kata Diah.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Merujuk data Kementerian Kesehatan tubuh, capaian vaksinasi dosis ke-2 tertinggi terjadi di DKI Jakarta. Capaian mereka sebesar 57, 41% berada di atas rata-rata nasional yang berada di angka 14, 19%.

Sementara itu, provinsi dengan capaian terendah merupakan Maluku Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Maluku. Bersama lima provinsi lainnya, capaian mereka masih di bawah 10%.

Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Arri Yuswandi, menyuarakan daerahnya mengalami kelangkaan stok vaksin Covid-19 pada Juli lalu.

“Kami sempat kejelekan stok vaksin selama 3 minggu dalam bulan Juli. Kabupaten dan kota sudah banyak yang menjerit, akan tetapi kami tidak bisa berikan vaksin, ” ujar Arri.

“Di akhir Juli saya dapat tambahan vaksin, akan tetapi khusus untuk dosis ke-2. Awal Agustus baru muncul untuk dosis pertama, ” ucapnya.

Seorang pejabat Kepulauan Mentawai, salah satu kabupaten provinsi itu, sempat membuktikan daerahnya dalam kondisi rawan karena kasus positif terus meningkat dan stok vaksin habis.

Faktor anggaran dan kondisi geografis, menurut Arri, menghambat program vaksinasi pada Mentawai.

“Kami tidak bisa terlalu sering kirim. Seluruhnya kirim kami berikan di dalam jumlah yang banyak. Sebab kalau kirim berulang kali biayanya kan besar, ” kata Arri.

Sumber tulisan, KURUN FOTO

Menteri Kesehatan tubuh Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan akan menelisik penyebab terjadinya ketimpangan vaksinasi antardaerah.

Namun menurut anggota COVAX Independent Allocation of Vaccines Group, Tjandra Yoga Aditama, ketimpangan itu perlu diatasi dengan mengevaluasi kecendekiaan dasar distribusi vaksin.

“Kalau mau diaudit, perlu dilihat kebijakan awalnya. Jangan-jangan benar diatur bahwa ‘provinsi-provinsi itu prevalensinya tinggi, vaksinasi kita maksimalkan di situ’.

“Kalau dimaksimalkan di situ, kawasan lain jadi kekurangan vaksin. Dan kalau memang semacam itu kebijakannya, berarti kesimpulan itu kan diambil pemerintah pusat, ” kata Tjandra yang juga eks penguasa tinggi Kemkes.

“Vaksin itu kan barang yang terang. Dikirim tanggal sekian, dua-tiga hari kemudian akan keliatan berapa yang diterima provinsi itu, ” ujarnya.

Sumber gambar, NANDA FAHRIZA BATUBARA

Meski begitu, data terkait distribusi vaksin dari tengah ke daerah dianggap tidak terbuka.

Lapor Covid-19, lembaga pemantau independen, menyebut tidak ada transparansi tentang jumlah vaksin yang disalurkan Kementerian Kesehatan dan pada lembaga apa saja vaksin itu didistribusikan.

Firdaus Ferdiansyah, relawan Lapor Covid-19, berceloteh bahwa dinas kesehatan pada sejumlah daerah pernah kelimpungan mengapa stok vaksin buat puskesmas lebih sedikit ketimbang sentra yang dikelola jawatan pemerintah maupun swasta lainnya.

“Informasi yang dibuka pemerintah adalah jumlah vaksin dengan berhasil disuntikan, sedangkan yang kita butuhkan adalah yang didistribusikan ke pemda ataupun penyalur lain seperti TNI/Polri atau institusi lain, ” kata Firdaus.

“Distribusi ke institusi di luar biro kesehatan ada yang tak tercatat di pemda. Oleh karena itu alur koordinasinya seperti apa? ” ucapnya.

Terkait bahan yang dipersoalkan ini, Kementerian Kesehatan kemarin meluncurkan posisi vaksin. Konten website tersebut adalah capaian vaksinasi dan stok hingga estimasi periode habisnya vaksin di pada setiap daerah.

“Jadi dengan melihat data itu, bisa dengan transparan diketahui ketersediaan vaksin di kabupaten/kota, di mana masyarakat tinggal, ” kata Siti Nadia Tarmizi.

“Kami akan terus memperbaiki serta menghimpun situs ini. Yang terpenting adalah kepatuhan wahana kesehatan dan dinas kesehatan untuk memasukkan laporan sebab datanya sementara dan bisa terus berubah, ” perkataan Nadia.

Per 19 Agustus kemarin, dari 208 juta orang yang menjadi target vaksinasi, baru 14% warga Indonesia yang tuntas mendapat dua dosis vaksin.

Halbert Chaniago, wartawan di Padang, berkontribusi buat liputan ini.